WABUP : TPAKD DIHARAPKAN DAPAT MENGGALI POTENSI EKONOMI DAERAH

WABUP : TPAKD DIHARAPKAN DAPAT MENGGALI POTENSI EKONOMI DAERAH

WONOGIRI– Kondisi geografis di wilayah pinggiran atau pelosok desa menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan inklusi keuangan terhadap masyarakat. Alhasil, banyak warga di pelosok desa yang tidak mengetahui cara mengakses produk-produk industri keuangan, seperti asuransi, tabungan, pinjaman, dan pegadaian.

Deputi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo Tito Adji Siswantoro mengatakan, tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini berkisar 68%. “Pada akhir 2019 nanti, kami menargetkan inklusi keuangan mencapai 75%,” katanya saat menggelar pengukuhan tim Percepatan Akses Kauangan daerah (TPAKD) di pendapa Kabupaten Wonogiri, Kamis (21/2).

Adapun pengukuhan TPAKD itu merupakan salah satu upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mempercepat akses keuangan untuk masyarakat. “Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengatahui cara mengakses produk-produk industri keuangan, sehingga inklusi keuangannya rendah,” katanya.

Setiap provinsi, kota, dan kabupaten kini diminta membentuk TPAKD. Pengukuhan TPAKD telah dilaksanakan di Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Wonogiri. Tidak lama lagi akan dilaksanakan di Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Tim terdiri atas Organisasi Pemerintah daerah (OPD), industri jasa keuangan, BKK, Bank Jateng, bank-bank BUMN, Bursa Efek Indonesia, Pegadaian, dan sebagainya.

Tim tersebut diharapkan mampu memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa mempercepat akses keuangan. “Itu bisa berupa edukasi mengenai cara mengakses asuransi petani, asuransi peternak sapi, simpanan pelajar, dan sebagainya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Wonogiri, Edy Santosa SH mengatakan, TPAKD memiliki kewenangan menjemput bola dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencari terobosan membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat. “TPAKD diharapkan dapat menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan,” katanya.

Hadirnya TPAKD menjadi forum koordinasi antar instansi dan stakeholders yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang  lebih  sejahtera. Keberadaannya tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk dapat hadir dalam merespon kebutuhan rakyat.

 Lebih dari itu, TPAKD memiliki kewenangan untuk menjemput bola dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, termasuk menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. (HUMAS-est)

Share with:


Subscribe

Maturnuwun sudah baca berita kami untuk langganan berita silahkan masukkan email aktif di bawah ini nggih

No Responses

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.