NAIK PANGKAT, BUPATI MINTA ASN TINGKATAN KEDISIPLINAN

NAIK PANGKAT, BUPATI MINTA ASN TINGKATAN KEDISIPLINAN

WONOGIRI – Sebanyak 459 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri menerima SK kenaikan pangkat reguler tahap II, Kamis (31/10) di Pendopo rumah dinas Bupati Wonogiri. Kenaikan pangkat ini diharapkan bisa memberikan motivasi kepada ASN agar bekerja secara profesional, dalam rangka meningkatan prestasi kerja untuk mengabdi.

“Kenaikan pangkat ini ada 721 ASN, dimana tahap 1 telah diserahterimakan 250 SK dan hari ini ada 459 ASN yang menerima SK kenaikan pangkat. Yaitu 6 orang golongan I,  51 orang gologan II, 266 orang golongan III, dan 136 orang golongan IV.  Adapun  masih ada 12 orang yang masih dalam proses di BKN,” ungkap Plt Badan Kepgawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, Lakso Haryoto, S.Sos, MH.

            Bupati Wonogiri dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi kepada para ASN ini. Bupati menegaskan bahwa menjadi ASN merupakan profesi yang menjadi mimpi masyarakat. Terbukti saat penerimaan CPNS Kabupaten Wonogiri, dari kuota 430 kursi, pendaftarnya mencapai ribuan. “Artinya apa? Saat PNS menjadi salah satu profesi favorit, ada sistem PNS dituntut menjadi superpower. Profesi ini punya tanggung jawab yang berat, karena saat ini dihadapkan pada masy yang sangat kritis. Konsekuensi logisnya, mau tidak mau dituntut PNS bisa menjawab tantangan jaman,” kata Bupati

Saat menasbihkan diri mengabdi menjadi PNS di Wonogiri, imbuh Bupati, para abdi negara ini akan dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Permasalahan sosial, kemasyarakatan, kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, infrastruktur, dan lainnya menjadi bagian dari birokrasi yang ada. “Selama ini saya masih menemukan beberapa ASN, tapi masih keluar dari komitmen kinerja sebagai ASN. Yang saya temukan, ada ASN yang jam 7 pagi harus sudah mengemban amanahnya, tapi malah ditinggalkan. Tolonglah tanggung jawabnya sebagai ASN untuk ditingkatkan. Terutama dalam hal kedisiplinan.”

Hal yang menarik, lanjut Bupati, Kemenpan RB dalam waktu lalu mengontrol kedisiplinan waktu ASN dengan berbasis IT.  Kemenpan mendorong instansi pemerintah menggunakan infrastruktur berbasis teknologi. “Absensi seperti ini memang indikator untuk mengontrol ASN, kami pun lalu berdiskusi panjang dengan jajaran birokrasi disini perlu tidaknya diterapkan di Wonogiri. Sampai pada kesimpulan, bahwa kami ingin membangun kesadaran dengan berbasis hati aja deh. Kami berkeyakinan bahwa ASN di Wonogiri itu bertanggung jawab. Sehingga sampai saat ini absensi berbasis teknologi tidak kami adakan. Untuk itu, tolong kami mohon para ASN ini bisa membantu kami mewujudkan keyakinan kami tersebut. Bupati dan Wakil Bupati ke depan tidak bisa  menjalankan fungsi-fungsi optimal saat tidak didampingi dan didukung ASN dan struktur birokrasinya. Untuk itu, tolong dampingi kami memberikan yang terbaik untuk masyarakat Wonogiri,” imbuhnya. (HUMAS-est)

Share with:


Subscribe

Maturnuwun sudah baca berita kami untuk langganan berita silahkan masukkan email aktif di bawah ini nggih

No Responses

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.