Badan Legislasi DPR RI Kunker Ke Wonogiri

Badan Legislasi DPR RI Kunker Ke Wonogiri

WONOGIRI_Rombongan tim Badan Legislasi Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenDesa PDTT), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Daerah Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten wonogiri, Jumat (24/3). Rombongan  diterima Bupati Wonogiri Joko Sutopo serta jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri. Kunjungan tersebut dalam rangka sosialisasi Undang-undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa kepada para Camat, Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Wonogiri, dan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati.

Pada sosialisasi tersebut Dozzy Iskandar Prasetyo selaku Wakil Badan Legilasi DPR RI dan Ketua Tim Rombongan menyampaikan sosialisasi UU no 6 tentang desa yang dilakukan Baleg  lebih berfokus pada tata kelola keuangan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

“Tata kelola keuangan desa dan BUMDES merupakan  aspek penting dan strategis dalam pembentukan undang-undang desa,  karena dalam perencanana maupun pelakasanaannya melibatkan partisipasi masyarakat desa.”katanya.

Ia berharap melalui sosialisasi ini perangkat desa dapat memahami dan mengimplementasi UU Desa dengan baik. Tata kelola dan penyelenggaraan BUMDES yang bersumber keuangan Negara dapat  tepat sasaran, akuntabel, transparan serta tidak ada keraguan mengelola keuangan desa yang jumlahnya besar dan signifikan.

Sementara Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Sihono, sejak diberlakukannya UU Desa, penggunaan dana desa mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Penggunaan dana selama 2 tahun terakhir lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur.

“Penggunaan dana untuk infrastruktur harus disertai dengan pemikiran manajemen resiko. Hal ini  karena infrastruktur yang dibangun akan menjadi asset desa serta dilkelola secara optimal oleh BUMdes,”ujarnya.

Ia juga mengingatkan pada aparat desa agar dalam setiap kegiatan dimulai dengan perencanaan.  Baik penggaran pengadaan barang, pelaksanaan sampai laporan dan evaluasi.

“kami belum melihat semua desa memakai perencanaan ini, ada kepala desa yang melakukan kegiatan tanpa musyawarah lebih dahuyu dan bertindak dari hasil keinginan bukan kebutuhan.”tambahnya.

Sihono mengatakan aset pemerintah memerlukan pengelolaan yang akuntabel, karena prinsip dana desa adalah mensejahterakan rakyat. Sihono juga memahami tantangan pengelolaan yang akuntabel adalah sumber daya manusia. Untuk itu BPKP berupaya untuk meningkatkan komptensi SDM di desa, melalui pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikeudes). Dimana Wonogiri pada tingkat kecamatan telah berlatih TOTnya untuk dilatihkan ke aparatur desa. Ia  juga berharap para aparatur selalu tertib penyediaan data formal dan material dalam setiap laporannya.

Sementara itu Sekjen KemeDesa PDTT Anwar Sanusi menyampaikan apresiasinya terhadap aparatur desa yang telah menjadi mitra pemerintah dalam mengewal dana desa.

“dana desa sebagai komitmen nasional  apabila dikawal dengan baik, menjadi satu tonggak sejarah ternyata apa yang telah dipercayakan kepada masyarakat sangat efektif. Konsep village development bisa dibuktikan melalui dana desa yang terkelola dengan baik.”ujarnya.

Anwar Sanusi mengatakan berdasarkan data Kementrian keuangan  alokasi anggaran dana desa dalam RAPBN jumlahnya semakin meningkat. Pada awal diluncurkan jumlahnya sebesar  20,17 Trilyun secara nasional untuk 74054 desa, Tahun 2016 ditingkatkan 125% sebesar 46,98 T dengan  jumlah desa  574754 desa, dan tahun 2017 ditingkatkan 30% sebesar 60 T. Dari anggaran tersebut ,desa-desa bisa mendapatkan  750-800 juta. Komitmen kenaikan ini dikatakan akan  sangat signifikan di tahun 2018 dengan kenaikakan sebesar 120 T. (humas_mon)

Subscribe

Maturnuwun sudah baca berita kami untuk langganan berita silahkan masukkan email aktif di bawah ini nggih

No Responses

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.