oleh

Rakor SAKIP Bupati Wonogiri Ajak OPD Ciptakan Kekompakan Kinerja

WONOGIRI_ Selasa(21/2) di ruang Khayangan Setda Kabupaten Wonogiri berlangsung Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala  OPD dengan Bupati Wonogiri yang tergabung dalam acara Rakor Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri  melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri.

Rakor SAKIP bertujuan memperbaiki manajemen kinerja Pemerintah Kabupaten Wonogiri menuju  sistem akuntabilitas yang handal serta Pemerintahan yang Cean Governance serta Good Government.  Kegiatan dihadiri oleh Bupati Wonogiri, Jajaran di lingkungan Setda , Shokif Khoirul Anam Narasumber dari Perwakilan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenpanRB  RI, serta  60 peserta yang terdiri dari kepala OPD dan para Camat

Bupati wonogiri Joko Sutopo dalam sambutannya menyampaikan bahwa  Rakor SAKIP menjadi salah satu upaya untuk melakukan koreksi terhadap OPD, terutama mengenai kinerja pemerintahan dituntut adanya akuntabilitas publik agar dalam memasuki era globalisasi pemerintah melalui program-programnya dapat menjawab tantangan jaman dengan menciptakan Good and Clean Government.

“Kinerja yang baik membutuhkan perencanaan program dimana outcome output harus bisa dipertanggungjawabkan,  perencanana juga harus terukur berbasis transparasi,efisiensi dan partisipasi masyarakat” ujarnya.

Bupati mengajak para Kepala OPD untuk menciptakan satu ritme kerja yang dilandasi kekompakan dengan mengesampingkan ego sektoral. Mengingat budaya  dalam pemerintahan pada periode tertentu berubah, sehingga rawan adanya resistensi atau keretakan. Perubahan tersebut juga sering menghasilkan produk-produk peraturan yang kadang  tumpang tindih sehingga akuntabilitas kinerja tidak bisa maksimal, untuk itu dibutuhkan satu kesadaran dan komitmen bersama agar antar OPD bisa saling mendukung program satu sama lain.

“Disinilah dibutukan fungsi koordinasi untuk menetapkan indikator pencapaian program maupun kinerja kegiatan agar pertanggungjawabannya sesuai dengan visi misi bupati.”tandasnya.

Sementara itu dalam arahannya Shokif Khoirul Anam Perwakilan dari Perwakilan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenpanRB  RI menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini dalam Pembangunan Nasional menerapkan Pendekatan HTIS (Holistik Tematik, Integratif, dan Spasial) sesuai dengan Nawa Cita dimana dalam menerapkan program  harus ada sAling koordinasi,  focus pada prioritas, program-programnya saling terhubung dan mempertimbangkan aspek aspek di dalamnya.

Ia juga menyebutkan bahwa anggran dan program kerja harus  berorientasi manfaat untuk  rakyat, serta pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Kebijakan anggaran belanja tidak lagi berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. (humas_mon)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Utama