Bupati Wonogiri Ambil Kebijakan Tegas Terkait Pencairan Alokasi Dana Desa dan BHPRD

Bupati Wonogiri Ambil Kebijakan Tegas Terkait Pencairan Alokasi Dana Desa dan BHPRD

WONOGIRI_ Bupati Wonogiri akan mengambil kebijakan tegas terkait pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ( BHPRD ) tahun ini. Hal tersebut diungkapkan dalam Rakor Kinerja Penerintahan Desa yang diikuti Kepala Desa dan Para Camat se Kabupaten Wongiri di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu (23/2)

“Alokasi Dana Desa dengan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terkait satu sama lain, untuk itu pemerintah mengambil kebijakan tegas dalam pencairannya salah satunya mempersyaratkan Desa telah lunas PBB pada tahun pajak 2014, 2015, dan 2016. Dengan kata lain alokasi dana desa tidak akan cair kalau PBB tidak lunas,”ungkapnya

Hal tersebut disampaikan Bupati Joko Sutopo selain sebagai langkah untuk perubahan yang lebih baik, sekaligus menjadi salah satu jalan keluar seiring masih banyaknya desa yang sering “nunggak” pembayaran PBB dalam rentang waktu tersebut.

Dengan didasari berlakunya Undang-undang desa, desa telah diberikan otorisasi yang mutlak dalam mengelola potensinya serta memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan bukan objek, sehingga “seharusnya” tidak akan ada lagi permasalahan tunggakan tersebut, terlebih persoalan tunggakan bukan dikarenakan faktor wajib pajak tetapi pada aparat setempat.

Bupati juga mengemukakan pentingnya memperhatikan akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan Keuangan Desa, dimana dibutuhkan komitmen, timwork, kolektivitas, serta saling menghormati setiap perbedaan agar kinerja aparatur bisa maksimal. Alat ukur kinerja dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan baik dari perencanaan program-programnnya , outcome maupun outputnya.

“Implementasi pengelolaan keuangan desa harus bisa dipertanggungjawabkan, anggaran harus dikelola secara efisien dan transparan, serta memiliki skala prioritas dan asaz manfaat bagi masyarakat. Harus ada mindsite dan metode yang baru agar program-programnya tidak berbasis pencitraan tetapi dengan konstruksi yang obyektif.”tandasnya

Sementara berdasarkan keterangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Drs Haryono,MM tahun ini pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk dana desa 60 Triliun bagi 74954 desa di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Kabupaten Wonogiri sendiri sebanyak 251 desa akan mendapat alokasi dana desa dari pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri senilai total Rp 345 miliar dan akan disalurkan dalam dua tahap.

Ia juga menegaskan dalam pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selain plus satu syarat harus melunasi PBB, desa juga wajib memenuhi syarat-syarat seperti tahun-tahun sebelumnya antara lain Peraturan Desa (Perdes) APBDesa, Peraturan Kepala Desa (Perkades) Penjabaran APBDesa dan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa . Syarat lainnya adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kades, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Surat Pertanggungjawaban (SPj) setahun (humas_mon)

Subscribe

Maturnuwun sudah baca berita kami untuk langganan berita silahkan masukkan email aktif di bawah ini nggih

No Responses

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.