WONOGIRI ZONA HIJAU, BUPATI TEGASKAN TETAP TAK MAU KECOLONGAN

WONOGIRI ZONA HIJAU, BUPATI TEGASKAN TETAP TAK MAU KECOLONGAN

WONOGIRI – Dari 38 daerah di Indonesia yang berhasil keluar dari zona kuning dan menjadi zona hijau Covid-19 salah satunya adalah Kabupaten Wonogiri. Seperti dirilis Gugus Tugas Nasional, baru-baru ini, Wonogiri termasuk salah satu daerah di Jateng yang berhasil meredam penyebaran Covid-19. Terkait hal itu, Bupati Wonogiri Joko Sutopo menegaskan belum akan menerapkan new normal di wilayahnya. Pemkab Wonogiri tetap akan meminta warganya untuk menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan kesadaran kolektif. Selain itu, Pemkab juga akan memperketat pengawasan terhadap perantau dari kota besar yang pulang kampung. “Karena apa? Pandemi ini fluktuatif dan tidak bisa disepelekan, karena pagebluk masih berlangsung,” ungkapnya, Kamis (25/6).

Peralihan status zona kuning ke zona hijau, menurut Bupati harus dijaga secara bersama. Pasalnya, keberhasilan pemerintah dalam meredam wabah corona tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri namun dengan masyarakat.

“Perubahan ini kita respon sangat hati-hati. Lalu kita evaluasi dan esensinya melahirkan presentasi untuk menentukan arah kebijakan Pemkab kedepannya. Kita itu juga riskan, karena wilayah Wonogiri ini dikepung oleh kabupaten/kota yang statusnya masih merah,” kata Bupati.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tatanan pola hidup baru. Bupati menilai adanya pelonggaran pengawasan di kota-kota besar belakangan ini justru dapat memicu adanya penularan Covid-19 baru di wilayahnya.

“Ketika terjadi pelonggaran pengawasan di kota besar, khususnya zona merah, ini perlu kita antisipasi. Maka solusinya masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan, social ataupun pshycal distancing harus tetap terpenuhi,” ujarnya.

Bahkan, imbuh Bupati Wonogiri, Pemkab akan memperketat pengawasan bagi perantau yang pulang kampung dari kota besar. Tim Gugus Tugas akan meminta divisi penindakan dengan menggandeng relawan untuk melakukan pengawasan di tingkat bawah. Sebab, tingkat mobilitas perantau pulang kampug tidak bisa dimonitor di satu titik, lantaran kepulangan mereka tidak bergelombang namun secara mandiri.

Pihaknya sendiri tak mau kecolongan ketika tatanan baru (new normal) benar-benar diberlakukan. Oleh sebab itu, sebagai upaya antisipasi adanya transmisi perjalanan maka sudah disiapkan alat rapid test.

“Protokol kesehatan harus diberlakukan. Karantina mandiri harus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada perantau yang datang akan kita kejar dan langsung di-rapid test,” tandasnya. (est)

Subscribe

Maturnuwun sudah baca berita kami untuk langganan berita silahkan masukkan email aktif di bawah ini nggih

No Responses

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.