BUPATI : IKUTLAH HANDARBENI ATAS PROYEK-PROYEK PEMERINTAH

BUPATI : IKUTLAH HANDARBENI ATAS PROYEK-PROYEK PEMERINTAH

WONOGIRI – Pemerintah berkewajiban menghadirkan sarana infrastruktur, masyarakat yang memanfaatkan dan merawat untuk upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu, masyarakat diharapkan mempunyai rasa “rumangsa melu handarbeni”, sehingga ikut terpanggil untuk menjaga dan merawat hasil-hasil program, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Demikian diungkapkan Bupati Wonogiri, Joko Sutupo di sela-sela saresehan Program Penanganan Kemiskinan Melalui Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Wonogiri di pondopo rumah dinas Bupati Wonogiri, Kamis (21/3).

“Ikutlah untuk handanbeni atas proyek-proyek bantuan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jika tidak ada komitmen merasa memiliki maka berapa pun besarnya kucuran anggaran  pemerintah akan sia-sia. Tetap saja keluarga kurang mampu menyandang kemiskinan karena tidak ada manfaatnya,” ujar Bupati.

Ditegaskan, jika masyarakat penerima manfaat mau merawat dan menjaganya maka pemerintah khususnya Pemkab Wonogiri siap mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi. “Lha kalau sekarang mendapat proyek tapi tidak dijaga bahkan dirusak Pemkab tidak bisa mentolerir,” tandas Bupati.

Program infrastruktur ditujukan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat agar semakin baik. Termasuk didalamnya, program pembangunan infrastruktur ini adalah untuk membangun masyarakat Wonogiri yang mayoritas petani agar semakin mudah dalam menjalani profesi sebagai petani, semakin produktif karena dukungan sarana dan prasarana yang semakin baik.

Menurut Kepala Bidang Sumberdaya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Wonogiri Ir Bowo Dwi Hartono MT,  Program Penanganan Kemiskinan Bidang Insfratruktur Kabupaten Wonogiri tahun 2019 menyasar 71 desa/kelurahan di kabupaten itu. Yakni diberikan kepada 35 kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), 25 kelompok masyarakat penerima program Pamsimas III Tahun 2019, dan 11 Gapoktan/ Kelompok Tani penerima program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan.

“Tahun 2018 lalu hanya ada 14 desa atau kelompok P3A namun tahun ini ditingkatkan menjadi 35 desa atau Kelompok P2A dengan batuan masing-masing Rp 195 juta/desa,” terang Bowo. (HUMAS-est)

Subscribe

Maturnuwun sudah baca berita kami untuk langganan berita silahkan masukkan email aktif di bawah ini nggih

No Responses

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.