WONOGIRI_ Pemerintah Kabupaten Wonogiri menunjukkan keseriusannya dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu. Bupati Wonogiri Joko Sutopo Senin (15/5) pada acara Fasilitas Bantuan Keuangan APBD Provinsi kepada Desa, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, menghimbau seluruh Kepala Desa untuk melakukan pendataan ulang warga tak mampu agar memperoleh data yang valid jumlah warga yang masih tinggal dalam kemiskinan.
Menurut Drs. Suwartono Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, ada 372.680 jiwa masyarakat miskin yang berhak menerima pelayanan kesehatan gratis. Saat ini yang bisa di back up sebanyak 359.883 jiwa, dengan rincian penerima Kartu Indonesia Sehat atau Jamkesmas pusat 328.412 jiwa, Jamkesda Provinsi 4485 dan Jamkesda Kabupaten sekitar 26 ribu jiwa. Sebanyak 12790 jiwa belum menerima Jamkesda karena terkendala KTP maupun warga difabel. Sehingga aparat desa diminta untuk mendata kembali warganya.
Sementara itu Direktur Utama RSUD Soediran Mangun Soemarso Setyarini mengatakan angka cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui BPJS di Kabupaten Wonogiri sekitar 52.58%, terendah se Soloraya maupun se Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan faktor kondisi geografis yang luas, sebaran penduduk tidak merata, sarana prasarana komunikasi yang masih kurang dan terutama kurangnya peran serta pihak-pihak terkait untuk mensosialisasikan pentingnya Jamkesmas.
Berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu di RSUD SMS, Setyarini mengatakan bangsal kelas tiga menempati hunian tertinggi, sehingga seringkali banyak pasien yang tidak tertampung. Bangsal kelas tiga juga sering dipenuhi ibu-ibu melahirkan dengan berat badan bayi kurang.
Untuk mengatasi banyaknya pasien maka RSUD akan membangun bangsal tambahan kelas 3. Selain itu data Tahun 2016 menunjukkan biaya BPJS kelas 3 sebesar 27 miliar sehingga melalui perhitungan APBD, pemerintah Kabupaten Wonogiri dianggap mampu dan bisa merealisasikan pelayanan kesehatan gratis di tahun 2018. (HUMAS)
Komentar