BUPATI : PERENCANAAN HARUS BERBASIS CAPAIAN, BUKAN ADMINISTRATIF SAJA

BUPATI : PERENCANAAN HARUS BERBASIS CAPAIAN, BUKAN ADMINISTRATIF SAJA

WONOGIRI – Pengentasan kemiskinan masih menjadi target utama pembangunan di tahun 2019 nanti yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Tiap-tiap Organisasi Perangkat Daearh (OPD) diminta untuk melakukan perubahan dalam menyusun RKPD 2019. OPD diminta tidak hanya melanjutkan kegiatan yang sudah ada, tapi harus punya kegiatan baru yang menyasar pada program pengentasan kemiskinan.

“Mari bersama punya satu komitmen dan semangat bersama menuju tahun 2019. Jangan ada perencanaan yang copy paste, jadi cuma diubah judul kegiatannya aja contohnya. Sebelum mengajukan anggaran, kita harus sadari dulu bahwa harus ada pertanggungjawaban di dalamnya. Programnya seperti apa, nanti outcome nya seperti apa, harus jelas,“ ungkap Bupati Wonogiri, Joko Sutopo dalam pengarahan Forum Perangkat Daerah tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2019 di Graha Bappeda & Iptek Kabupaten Wonogiri, Selasa (6/3)

Menurutnya, persoalan struktur sosial, yakni kemiskinan, tidak akan selesai kalau masih copy paste saja. Prosedur perencanaan penganggaran harus berbasis capaian, bukan administrasif semata. “Perencanaan tidak bisa berdiri sendiri, harus terintegrasi. Anggaran harus berbasis kinerja, dan itu harus dimulai dari basis analisa yang tepat. Mohon maaf, anggaran bermilyar-milyar misalnya, untuk kegiatan sosialisasi-sosialisasi, akhirnya yang diundang tidak tepat sasaran. Itu namanya sia-sia. Sementara kemiskinan masih bersliweran di sekitar kita.”

Bupati mengajak tiap-tiap OPD berkomitmen dengan rencana kerja “merubah Wonogiri” untuk keluar dari stigma daerah yang miskin. Apalagi jalan roda Pemerintahan di Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu 2 tahun terakhir menunjukkan prestasi baik. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya predikat B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bulan lalu. ‘Rapor’ akuntabilitas kinerja Pemda ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yang mendapat nilai CC.

            “Yang bisa merubah adalah kita semua yang duduk di siang hari ini. Perencanaan dimulai dari hari ini. Ayo, APBD harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera.” (HUMAS-est)

Subscribe

Maturnuwun sudah baca berita kami untuk langganan berita silahkan masukkan email aktif di bawah ini nggih

No Responses

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.