PEJABAT STRUKTURAL DILARANG JADI PENGURUS KONI

PEJABAT STRUKTURAL DILARANG JADI PENGURUS KONI

WONOGIRI – Bupati Wonogiri H. Danar Rahmanto melarang pejabat struktural di lingkungan Pemkab Wonogiri untuk menjadi pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dikatakan Bupati bila nantinya kedapatan ada pejabat struktural yang merangkap menjadi pengurus KONI, akan diminta untuk segera mundur dari organisasi tersebut.

Larangan menjadi pengurus KONI bagi pejabat struktural tersebut tertuang dalam Surat Sekda 800/2380 tanggal 22 Juli 2011. Surat tersebut diedarkan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 800/2398/SJ tanggal 28 Juni 2011 tentang larangan perangkapan jabatan pada Kepengurusan KONI dengan jabatan struktural dan jabatan publik. Larangan ini didasarkan pada salah satu pasal yang menyebutkan komite bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Bupati mengatakan akan melakukan inventarisasi di kepengurusan KONI Kabupaten Wonogiri. Dirinya berharap agar aturan itu dipatuhi dengan penuh kesadaran diri.
“Perlu ada kajian dulu, kalau ada yang merangkap kami minta secara sadar mundur dari kepengurusan di KONI. Jika tidak tentu sama dengan melanggar amanat Undang-Undang,”kata dia.

Dalam surat itu dinyatakan pula sanksi bagi pejabat yang tidak patuh. Sesuai dengan Pasal 121 ayat 1 dan Pasal 122 ayat 2 PP 16 2007, sanksi beragam. Mulai dari peringatan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian, pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan ke KONI. Kegiatan yang diselenggarakan KONI pun nantinya tidak akan diakui. “Kalau memang ada, segera mundur saja daripada melanggar aturan,” tegasnya. (HUMAS_ESTI SUCI)

Subscribe

Maturnuwun sudah baca berita kami untuk langganan berita silahkan masukkan email aktif di bawah ini nggih

No Responses

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.